Pengampunan Menit Terakhir Biden untuk Sekutu: Perlindungan dari Trump, tapi Sarat Konsekuensi
Dalam rangkaian pengampunan dadakan di hari-hari terakhir sebelum Donald Trump resmi menjabat kembali sebagai presiden, Presiden Joe Biden memberikan grasi kepada sejumlah tokoh kunci yang dinilai sebagai sekutunya. Langkah ini disebut sebagai upaya melindungi mereka dari kemungkinan aksi balas dendam politik oleh Trump dan pemerintahan barunya, namun konsekuensi hukum bagi para penerima grasi tetap tidak sederhana.
Liz Cheney dan Anthony Fauci Masuk Daftar Penerima Grasi
Di antara nama-nama yang mendapatkan pengampunan presiden terdapat mantan anggota Kongres dari Partai Republik asal Wyoming sekaligus wakil ketua Komite 6 Januari, Liz Cheney, serta Dr. Anthony Fauci. Menurut para penasihat Biden, pemberian grasi ini dimaksudkan sebagai tameng antisipatif terhadap potensi tindakan pembalasan dari Trump atau pejabat di lingkaran kekuasaannya.
Meski demikian, para ahli hukum segera menegaskan bahwa grasi tersebut tidak berarti Cheney maupun Fauci kebal dari kewajiban tampil sebagai saksi di bawah sumpah jika mereka dipanggil dengan surat panggilan resmi (subpoena).
Ahli Hukum: Grasi Tidak Lindungi dari Sumpah Palsu
Pengacara litigasi federal Jesse Binnall menyoroti bahwa pengampunan Biden tidak menghalangi kemungkinan Cheney dan Fauci dijerat jika mereka berbohong saat bersaksi, khususnya apabila Kongres yang dikuasai Partai Republik memanggil mereka untuk memberi keterangan.
Menurut Binnall, grasi justru bisa dilihat sebagai peluang bagi pihak-pihak yang ingin mendorong proses hukum terhadap mereka.
Ia menjelaskan di platform X bahwa siapa pun yang baru saja diampuni tidak lagi dapat menolak bersaksi dalam proses perdata, pidana, atau sidang Kongres dengan alasan Amandemen Kelima Konstitusi AS (hak untuk tidak memberatkan diri sendiri). Artinya, dengan pengampunan atas pelanggaran sebelumnya, ruang untuk berlindung di balik hak diam menjadi semakin sempit, sementara risiko tuntutan sumpah palsu meningkat.
Binnall, yang juga pernah menjadi pengacara Donald Trump, menambahkan bahwa secara realistis, banyak dari orang yang ia sebut sebagai “individu menjijikkan” itu kemungkinan harus diadili di Washington DC—wilayah yang menurutnya sangat jarang menghukum tokoh-tokoh “kiri partisan”.
Kekhawatiran Bias di Washington DC dan Usulan Solusi
Sejumlah pengguna lain di X, termasuk pensiunan perwira Angkatan Darat AS yang juga pengacara dan penulis, Kurt Schlichter, mengusulkan strategi untuk mengatasi apa yang mereka sebut sebagai bias liberal di Washington DC.
Schlichter berpendapat bahwa proses pengambilan kesaksian (deposisi) dan persidangan sebaiknya dilakukan di luar wilayah DC. Menurutnya, juri di ibu kota AS cenderung tidak menghukum politisi Partai Demokrat meskipun terbukti melakukan sumpah palsu. Karena itu, ia mendorong agar proses hukum terhadap tokoh-tokoh yang baru diampuni dilakukan di wilayah lain yang dinilainya lebih netral.
Mark Milley dan Anggota Komite 6 Januari Juga Diampuni
Selain Cheney dan Fauci, pengampunan yang dikeluarkan pada Minggu malam itu juga mencakup mantan Ketua Kepala Staf Gabungan (Joint Chiefs of Staff) dan Jenderal Angkatan Darat Mark Milley. Milley sebelumnya sempat menjadi sorotan karena kritiknya terhadap Trump pada masa jabatan pertama Trump.
Seluruh anggota Komite 6 Januari (J6 Committee), yang menyelidiki kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari, juga disebut termasuk dalam daftar penerima grasi Biden.
Reaksi Trump: Serangan Langsung kepada Cheney dan Milley
Donald Trump secara khusus menanggapi pengampunan untuk Liz Cheney ketika ia menandatangani perintah eksekutif di Oval Office pada Senin, di sela-sela rangkaian acara pelantikannya.
Di hadapan wartawan, Trump mengecam langkah Biden yang menurutnya membebaskan orang-orang yang “sangat bersalah atas kejahatan yang sangat buruk,” merujuk pada anggota komite penyelidikan 6 Januari yang ia sebut sebagai “komite tidak sah dan politis”.
Trump mempertanyakan motif di balik pengampunan tersebut: mengapa harus membantu sosok seperti Milley atau Liz Cheney? Ia kembali menyerang Cheney secara pribadi, menggambarkannya sebagai figur politik yang menurutnya gagal dan emosional.
Batasan Hukum Grasi Presiden: Tidak Menyeluruh dan Tanpa Batas
Mantan calon anggota legislatif negara bagian Arizona dari Partai Republik, Josh Barnett, menjelaskan dalam sebuah rangkaian unggahan di X bahwa grasi presiden biasanya tidak bersifat “menyeluruh” untuk semua pelanggaran, terutama kejahatan di masa depan.
Menurut Barnett, pengampunan umumnya diberikan untuk tindak pidana tertentu atau rangkaian perbuatan yang terjadi sebelum tanggal grasi dikeluarkan. Jika seseorang kemudian terbukti melakukan pengkhianatan (treason) setelah menerima grasi atas kejahatan sebelumnya, maka kejahatan baru itu tidak otomatis tercakup dalam pengampunan.
Penjelasan Barnett dipandang banyak pihak sebagai sindiran terhadap Milley, yang pernah dilaporkan melakukan kontak dengan pejabat militer tinggi China pada masa-masa akhir jabatan pertama Trump. Dalam laporan tersebut, Milley disebut menjamin bahwa ia akan “memperingatkan” pihak China apabila AS hendak melakukan serangan militer.
Barnett menekankan bahwa grasi hanya berlaku untuk perbuatan yang secara eksplisit disebutkan atau secara wajar dipahami tercakup saat grasi itu diberikan. Bila dugaan pengkhianatan dilakukan atau terungkap setelah grasi, maka pengampunan sebelumnya tidak memberikan perlindungan hukum atas tindak pidana baru tersebut.
